Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi, kali ini menyasar dunia pendidikan tinggi. Pemerintah AS secara resmi mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing melalui pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS). Langkah ini dianggap sebagai eskalasi ketegangan antara Trump dengan salah satu universitas paling bergengsi di dunia.

Akar Konflik: Politik vs. Pendidikan Menurut laporan Daily Ausaf (23/5), keputusan ini tidak terlepas dari konflik panjang antara Gedung Putih dan Harvard. Trump disebut murka karena kampus tersebut menolak permintaan pemerintah untuk membuka diri terhadap investigasi terkait dugaan “dukungan terhadap pandangan anti-Israel” dan promosi ideologi liberal yang bertentangan dengan kebijakan administrasinya. Dalam surat resmi yang dikirim Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, ditegaskan: “Segera berlaku, sertifikasi SEVIS Universitas Harvard dicabut.”Langkah ini secara efektif memblokir mahasiswa internasional baru dari mendaftar ke Harvard, sementara mahasiswa asing yang sudah terdaftar berpotensi menghadapi ketidakpastian status visa mereka.

Dampak Global: Reputasi Harvard dan Pendidikan AS di Kancah Internasional Harvard, yang menempati peringkat keempat dunia dalam QS World University Rankings 2025, adalah simbol keunggulan akademis AS. Pencabutan izin mahasiswa asing berpotensi merusak reputasinya sebagai destinasi utama pelajar global. Lebih luas, kebijakan ini bisa memperkuat persepsi bahwa politik dalam negeri AS semakin mengintervensi kebebasan akademik. “Ini bukan sekadar soal Harvard, tapi tentang pesan yang dikirim AS kepada dunia: apakah mereka masih terbuka untuk pertukaran ilmu lintas negara, atau pendidikan kini menjadi alat politik?” kata Dr. Elena Moretti, analis pendidikan global dari Universitas Bologna.

Reaksi Dunia dan Prospek Kedepan Negara-negara seperti China, India, dan Arab Saudi—yang mengirim ribuan pelajar ke Harvard setiap tahun—diprediksi akan mencari alternatif, seperti kampus di Kanada, Inggris, atau Australia. Sementara kelompok pro-demokrasi mengkritik Trump karena dianggap menggunakan kekuasaan untuk membungkam institusi yang kritis. Di tengah kecaman, pemerintah AS membela kebijakan ini sebagai upaya “melindungi kepentingan nasional dari pengaruh asing yang berbahaya.” Namun, skeptisisme tetap tinggi, terutama karena Trump sebelumnya kerap menggunakan isu pendidikan untuk mobilisasi politik.

Analisis Akhir, Kebijakan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah AS dan universitas. Jika berlanjut, bukan tidak mungkin kampus-kampus lain yang dianggap “liberal” akan menjadi sasaran berikutnya—sebuah tren yang berpotensi mengubah lanskap pendidikan tinggi global.